JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa seluruh kilang minyak milik BUMN akan dijaga langsung oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mulai Desember 2025. Operasi pengamanan tersebut juga akan berada di bawah pemantauan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Ia menjelaskan, pelibatan BAIS bertujuan mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mengganggu objek vital nasional tersebut. “Untuk mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman potensial yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik,” lanjutnya.

Penugasan ini menjadi bagian dari pembahasan rapat tertutup antara Menhan dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam agenda Komisi I DPR RI.

Kilang Minyak Disebut Industri Strategis Penopang Kedaulatan

Sjafrie menegaskan bahwa kilang minyak BUMN merupakan industri strategis yang berpengaruh langsung terhadap kedaulatan negara. Karena itu, penguatan sektor pertahanan harus melibatkan seluruh matra TNI.

Hingga November 2025, Indonesia telah memiliki 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan jumlahnya ditargetkan terus bertambah dengan penambahan 150 batalion setiap tahun.

“Ini tidak dimaksudkan untuk ambisi teritorial, tetapi untuk menjaga keutuhan wilayah, mengamankan serta menyelamatkan kepentingan nasional, dan melindungi industri strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara,” tegasnya.

Sjafrie menyebutkan bahwa penugasan pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.